Malaka, Pelopor9.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Wakil Bupati (Wabup), Louise Lucky Taolin, S. Sos yang akran dikenal Kim Taolin dengan tagline SN-KT di Pilkada Malaka beberapa waktu lalu memperketat pengawasan dan terus memberi atensi terhadap pemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Ini beberapa langkah maju SN-KT dalam melaksanakan program prioritas tersebut.

Informasi yang dihimpun wartawan, Selasa (31/8/21), Pemkab Malaka terus fokus dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan Program Audit 100 Hari Kerja di awal masa kepemimpinan Bupati dan Wabup Malaka. Segelintir orang belum mengetahui apa saja yang dilakukan selama masa 100 hari kerja, karena akan diumumkan hasilnya pada 4 Oktober mendatang.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk menyukseskan program tunggal audit selama 100 hari SN-KT bekerja. Di masa 100 hari kerja, Pemerintah Daerah (Pemda) Malaka meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemda Malaka menyajikan pos-pos laporan keuangan dan aset sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Usai meraih opini WTP, Pemkab Malaka menggelar apel tertib kenderaan dinas. Kegiatan ini bagian dari monitoring centre prevention (MCP) sebagai tindak lanjut atas capaian opini WTP dalam rangka pencegahan korupsi di daerah.

Sesuai pemantauan KPK, capaian MCP Kabupaten Malaka menempati urutan tujuh dari 21 kabupaten/kota tahun ini. Padahal, sebelumnya hanya mencapai urutan ke-16.

Tidak hanya itu, Bupati Simon diundang untuk menghadiri seminar dan acara pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT di Desa Otan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang, Jumat (27/8/21).

Kegiatan TPAKD yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan Pemprov NTT dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. TPAKD dibentuk agar mempercepat pengelolangan keuangan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di lingkup Pemkab Malaka, patut diapreasisi terobosan Bupati dan Wabup Malaka dalam mempersiapkan tenaga auditor berkompeten. Rencana pelatihan tenaga auditor disambut lembaga-lembaga pemeriksa keuangan dan pembangunan. Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka mendapat perhatian khusus dan diminta untuk mengirim tenaga auditor.

Dua tenaga auditor yang dikirim sementara mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menjadi auditor ahli. Tidak hanya itu, Pemkab Malaka juga memperbanyak tenaga auditor dengan formasi calon aparat sipil negara (ASN). Formasi calon ASN Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sebanyak 19 orang merupakan jumlah terbanyak ketimbang dibandingkan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka, Brinsyna Elfrida Klau dalam keterangannya kepada wartawan di Betun, Selasa (31/8/21) pagi menjelaskan kegiatan Bupati Malaka sesuai undangan yang diterima. "Hari ini, pak bupati menghadiri rapat koordinasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Rakorwasdanas) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPKP secara daring.

Menurutnya, Rakorwasdanas sebagai langkah tepat pemantapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Bentuk kegiatan rakor difokuskan pada dimensi pengawasan seturut materi-materi yang disajikan.

Antara lain, sinergisitas pengelolaan dan implementasi MCP Bersama antara KPK, Kemendagri dan BPKP untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah, Launching pengelolaan Bersama MCP, MCP sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan Korupsi di daerah, MCP dalam bingkai pengawasan intern pemerintah, Launching aplikasi sistem informasi pengawasan Inspektorat Jenderal ( SIWASIAT), Penguatan kebijakan tata kelola APBD. (R-2/ans)